7 Perwakilan Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Lintas Meepago Diterima Pemprov Papua

Pj.Sekda “Siap Bantu Asosiasi, Koordinasi dengan Balai dan Pertamina “

Nabire, Papua Tengah — ennagonews – Ratusan pengemudi pengangkut logistik dan angkutan umum lintas Meepago menggelar aksi damai di kawasan Pantai Nabire, Selasa (14/10/2025). Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan tiga tuntutan utama yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas distribusi barang dan penumpang antar kabupaten.

Adapun tiga tuntutan tersebut yakni:

1. Perbaikan akses jalan yang rusak parah,
2. Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), dan
3. Jaminan keamanan selama perjalanan.

Sebanyak tujuh perwakilan sopir diterima secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat Kantor Gubernur. Mereka disambut oleh Plt. Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K).

Dalam dialog tersebut, para pengemudi menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak, terutama di kilometer 141 ruas Nabire–Paniai, sering menjadi penyebab kecelakaan dan menghambat kelancaran distribusi logistik menuju Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.

Menanggapi hal tersebut, dr. Silwanus Sumule menjelaskan bahwa ruas jalan Nabire–Paniai merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tetap akan mendorong percepatan perbaikannya dengan berkoordinasi langsung bersama pihak terkait.

“Teman-teman dari Balai sudah menyatakan siap membantu. Semua peralatan akan digerakkan dari KM 126 untuk memperbaiki ruas di KM 141. Kami berharap perbaikan bisa segera dilakukan, mengingat distribusi logistik akan meningkat menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan Desember nanti,” ujar Sumule.

Selain infrastruktur, persoalan lain yang disampaikan para sopir ialah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Sekda menyebut pemerintah provinsi akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi atas hambatan tersebut.

“Soal BBM ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Dalam beberapa hari ke depan kami akan berdiskusi untuk mengetahui di mana letak kendalanya,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, dr. Silwanus Sumule mengapresiasi sikap para sopir yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan terbuka.

“Diskusinya berjalan dengan baik. Kami menerima banyak masukan dan tentu akan memilah mana yang bisa segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dan mana yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” pungkasnya.(red)