GDPK Jadi Fondasi Penguatan Kemitraan Program Kampung Keluarga Berkualitas 2025

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIS NEWS – Pembangunan kependudukan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan suatu daerah. Perencanaan yang baik harus berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai situasi, kondisi, dinamika, dan arah pembangunan penduduk.

Dalam konteks itu, Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) memiliki peran strategis sebagai peta jalan pembangunan yang memberikan arah jelas melalui lima pilar utama, yaitu:

1. Pengelolaan kuantitas penduduk,
2. Peningkatan kualitas penduduk,
3. Pengelolaan mobilitas penduduk,
4. Penataan administrasi kependudukan, dan
5. Penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpadu.

Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesakh Magai melalui Wakil Bupati Burhanudin Pawennari saat membuka kegiatan Pendampingan Pemanfaatan GDPK: “Peta Jalan Pembangunan Kependudukan” di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Nabire, Rabu (10/12).

Nabire Terus Berkembang sebagai Ibu Kota Provinsi, ia menyampaikan bahwa Kabupaten Nabire kini terus berkembang, terlebih setelah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Pertumbuhan penduduk, meningkatnya urbanisasi, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui perencanaan yang terukur.

“Saya menyambut baik pelaksanaan pendampingan GDPK oleh BKKBN Provinsi Papua yang berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Nabire. Ini merupakan langkah penting memperkuat perencanaan berbasis data kependudukan di daerah kita,” ujarnya.

Burhanudin menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mendorong program Kampung Keluarga Berkualitas, sebuah gerakan untuk membangun keluarga yang sehat, berpendidikan, produktif secara ekonomi, serta memiliki ketahanan sosial dan budaya.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci

Menurutnya, penguatan kemitraan antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program. Pemerintah daerah, BKKBN, OPD terkait, tokoh agama, tokoh adat, dunia pendidikan, organisasi perempuan, hingga lembaga masyarakat harus bersinergi membangun kampung-kampung di Kabupaten Nabire.

“Saya berharap pemahaman tentang GDPK 5 Pilar semakin matang. Kolaborasi dalam program Kampung Keluarga Berkualitas harus semakin kuat, dan setiap sektor mampu menerjemahkan hasil kegiatan ini menjadi langkah nyata di lapangan,” pungkasnya.

Ia juga berpesan agar peserta mengikuti kegiatan dengan serius, serta menyampaikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Papua dan DPPKB Nabire atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Narasumber dari Bidang Pengendalian Penduduk KemenDukBangga/BKKBN Papua, Syurya Annisa, menjelaskan bahwa GDPK merupakan desain besar pembangunan kependudukan yang menjadi panduan selama 20 tahun, dan dioperasionalkan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) setiap lima tahun sesuai RPJMD.

Menurutnya, implementasi GDPK tidak bisa berjalan secara sektoral.

“Untuk melaksanakan peta jalan pembangunan kependudukan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini merupakan pekerjaan lintas sektor, sehingga kerja sama menjadi sangat penting,” kata Nisa.

Ia menambahkan bahwa pada 2025 desain pembangunan kependudukan diperbarui dari lima pilar menjadi tiga pilar utama, yaitu:

1. Pengendalian kuantitas penduduk,
2. Peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, dan inklusi sosial, serta
3. Pendataan persebaran penduduk.

Ketiga pilar itu kemudian diperluas menjadi lima pilar dalam penyusunan peta jalan 2025–2029.

DPPKB Nabire Fokus pada Kualitas dan Persebaran Penduduk

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Nabire, Yulianus Kayame, menegaskan pentingnya GDPK sebagai pedoman pembangunan kependudukan daerah.

Ia menyoroti lima aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian:

1. Kuantitas penduduk, yakni jumlah penduduk yang terus bertambah.
2. Kualitas penduduk, yang memerlukan pembinaan dan pelatihan agar SDM Nabire mampu meningkatkan potensi yang dimiliki.
3. Peningkatan wawasan masyarakat, aga