Nabire, Papua Tengah || News.papuatengah.info — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar agenda Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah di Aula Ballroom Gubernur Papua Tengah.
Forum strategis yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut menghadirkan jajaran pemerintah dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah guna mengukur serta membenahi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Senin (31/8/2026).
Mewakili Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule, sambutan resmi dibacakan oleh Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Marthen Ukago yang menekankan pentingnya transparansi serta objektivitas data dalam proses evaluasi ini.
Ia menegaskan bahwa EPPD tidak boleh terjebak dalam rutinitas birokrasi semata, melainkan harus menyentuh akar perbaikan pelayanan publik.

“Kegiatan evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai proses penilaian administratif, melainkan instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan. Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi tidak mencerminkan kualitas pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujar Marthen.
Guna memastikan hasil penilaian berdampak langsung pada masyarakat, Pemprov Papua Tengah mendorong seluruh jajaran daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara konkret. Keberhasilan pembangunan daerah kini dituntut tidak hanya berpatokan pada tingginya penyerapan anggaran, melainkan pada dampaknya terhadap penurunan kesenjangan sosial.
“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, serta mendorong kesejahteraan rakyat,” tegas Marthen Ukago.
Melalui penyelenggaraan EPPD ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi program kerja nyata di setiap perangkat daerah.
“Kolaborasi serta sinergi antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten diharapkan kian solid, sehingga mampu mentransformasi peta jalan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tutup Marthen Ukago. (*)








































Users Today : 0
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 3
Users Last 30 days : 13
Users This Month : 3
Users This Year : 15
Total Users : 16
Views Today :
Views Yesterday : 4
Views Last 7 days : 23
Views Last 30 days : 76
Views This Month : 23
Views This Year : 129
Total views : 130
Who's Online : 0