Temu Kerukunan Pemimpin Agama 2026, Gubernur: Keberagaman Harus Jadi Kekuatan

Nabire, Papua Tengah || News.papuatengah.info – Temu Kerukunan Pemimpin Agama Papua Tengah Tahun 2026 digelar di Guest House Nabire, Kamis (3/9/2026), sebagai ruang memperkuat kerukunan, persatuan, dan kerja sama antarumat beragama di Papua Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dibacakan oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, S.STP., M.Si.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya menjaga Papua Tengah sebagai rumah bersama di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama.

Keberagaman tersebut dinilai bukan sebagai alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, membantu, dan membangun kepercayaan, Kamis (3/9/2026).

“Papua Tengah adalah rumah kita bersama. Kita hidup di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, serta agama. Keberagaman tersebut bukanlah sesuatu yang harus memisahkan kita, tetapi merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan rawat.” Ujarnya.

Ia juga menilai pemimpin agama memiliki peran strategis dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan masyarakat.

Para pemimpin agama diharapkan terus menyampaikan pesan damai, membimbing umat, serta menjadi jembatan dalam menyelesaikan perbedaan dan persoalan sosial.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pemimpin agama dinilai penting dalam mendukung pembangunan Papua Tengah. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga peran tokoh agama diperlukan, termasuk dalam membimbing generasi muda agar tidak mudah terpengaruh provokasi, berita bohong, dan ujaran kebencian.

“Berbeda dalam iman, bersatu dalam kemanusiaan dan membangun Papua Tengah.”, Katanya.

Dan juga Ia berharap semangat kerukunan tersebut tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi, tetapi terus diperkuat hingga delapan kabupaten melalui komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, pemimpin agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat di tingkat distrik dan kampung. (*)