Skor Indeks Demokrasi Papua Tengah Naik, Pemprov Susun Rencana Aksi Daerah 2026

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2026 di Aula Guesthouse, Jalan Merdeka, Nabire, mulai pukul 10.00 WIT, Kamis (10/9/2026).

Agenda ini digelar guna merespons peningkatan skor IDI Papua Tengah tahun data 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2026 sebesar 59,24 naik dari angka baseline 2024 sebesar 56,55. Kendati mengalami kenaikan, posisi tersebut berada pada ambang kategori rendah menuju sedang, dengan aspek kebebasan mencatatkan 72,93 persen, kesetaraan 59,62 persen, serta kapasitas lembaga demokrasi sebesar 45,30 persen.

Mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, menegaskan pentingnya evaluasi mandiri bagi daerah otonom baru ini.

Ia menyoroti perlunya pembenahan mendasar pada kapasitas lembaga demokrasi melalui empat pilar utama: reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, revitalisasi pendidikan politik, harmonisasi sosial, serta transparansi lembaga.

“IDI bukan sekadar angka statistik, melainkan alat ukur penting untuk melihat dinamika pembangunan politik dan kebebasan sipil. Jangan sampai RAD hanya menjadi dokumen administratif, harus ada aksi nyata dan pembagian tanggung jawab yang jelas,” ujar Ukkas.

Penyusunan RAD IDI 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan formula program yang tajam, realistis, dan terukur demi memperkuat sinergi lintas sektor di Papua Tengah.

Melalui tata kelola demokrasi yang kian matang, Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimistis peningkatan nilai IDI akan berdampak langsung pada kepastian hukum, stabilitas keamanan, iklim investasi yang kondusif, hingga muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. (*)