Pemprov Papua Tengah Dorong Penguatan Regulasi Pemenuhan Hak Anak di Nabire

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan kebijakan dan regulasi daerah dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nabire.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat mewakili Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan/Regulasi Daerah terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten Nabire Tahun 2026, Kamis (2/10/2026).

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun, pemerintah daerah menilai pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

“Pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menurutnya, Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki posisi strategis untuk menjadi teladan dalam penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Karena itu, penyusunan regulasi daerah dinilai penting agar pelaksanaan PHA memiliki payung hukum yang kuat dan dapat diterapkan di tingkat operasional. Pemerintah provinsi juga berharap FGD dapat memperkuat sinkronisasi lintas sektor sekaligus menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan regulasi tersebut.

FGD yang berlangsung 1–3 Oktober 2026 juga diarahkan untuk mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, serta data terkini terkait anak di Kabupaten Nabire.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil forum tidak berhenti pada dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak anak. (*)